Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR RI, menilai, perkara kepemiluan antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berujung pada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan mengulur-ulur proses tahapan pemilu
Fadli Zon mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memberikan sanksi kepada hakim PN Jakpus yang memutuskan tunda Pemilu 2024
DPR meminta Mahkamah Agung (MA) bersikap atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait vonis penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024
Putusan PN Jakpus yang menunda pemilu hingga tahun 2025, menurut Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, belum berkekuatan hukum tetap
Perihal penundaan Pemilu, menurutnya, adalah domain dari undang-undang dan menjadi kewenangan DPR serta pemerintah selaku pembuat undang-undang.
Benny K. Harman, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, mensinyalir hakim PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda Pemilu adalah pion dari tangan tak kelihatan
Hakim PN Jakpus mengabulkan, gugatan Partai PRIMA terhadap KPU RI. Salah satu putusan gugatan tersebut, meminta, KPU RI menunda Pemilu 2024
Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, terkejut dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus)
Pasca pembacaan putusan tersebut, sejumlah pakar mengkritisinya. Hal ini karena dinilai keliru, tak wajar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
SBY men-tweet dalam akun Twitternya,” Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (ttg Pemilu), rasanya ada yg aneh di negeri ini. Banyak pikiran & hal yg keluar dr akal sehat.
