Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menyoroti sejumlah pasal krusial dalam draf Perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Salah satu perhatian utama adalah Pasal 47, yang mengatur posisi prajurit dalam jabatan sipil. Ia menilai aturan ini perlu dipertimbangkan matang dari sisi profesionalisme.
Breaking News
DBHCHT Rp1,5 M untuk Tanaman Tembakau di Bangkalan: Ini Rincian Anggarannya!
Pemkab Sumenep Raih WTP Kedelapan Berturut-Turut dari BPK RI
Pegawai Pemkab Sampang Banyak Sarjana, Apakah Birokrasi Bisa Profesional?
Dominasi Belanja Pegawai, DPRD Soroti Ketimpangan Anggaran Belanja DLH Bangkalan 2024
DPKP Bangkalan Terima Anggaran DBHCHT 1,5 Miliar untuk Tanaman Tembakau 2025
