Sound Horeg menjadi perbincangan di Jawa Timur setelah MUI mengeluarkan fatwa haram. Fenomena ini digunakan dalam berbagai acara di pedesaan dan dikenal dengan suara ekstremnya, Kamis (17/07/2025).
Komisi IX DPR RI menyoroti aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (Ojol) di berbagai daerah. Pemerintah didesak segera merumuskan regulasi perlindungan menyeluruh bagi para pengemudi.
Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Regulasi ini bertujuan menjaga kedaulatan bahasa Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaannya.
Pemerintah menetapkan aturan baru terkait tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai.
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi masalah serius. Musawwir, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan menyoroti secara kritis minimnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
Universitas Paramadina dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar diskusi daring bertajuk “Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?” pada Sabtu (01/03/2025). Diskusi ini membahas tata kelola Danantara dari aspek regulasi hukum, dampak ekonomi, serta transparansi pengelolaannya.
Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) resmi menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 pada 30 Januari 2025. Regulasi ini mengatur Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri.
Untuk mengakomodasi peran PKL tanpa mengganggu tatanan perkotaan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi guna menata dan memberdayakan sektor informal ini.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
