Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan pembahasan RUU KUHAP berjalan terbuka dan transparan. Ia menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Gedung DPR RI menanggapi demonstrasi mahasiswa, Senin (14/07/2025).
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, membahas APBN 2025. Raker berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (07/05/2025).
Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulid, diduga memblokir kontak wartawan usai pemberitaan tentang pembebasan tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Tindakan ini menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi kepolisian dalam menangani kasus tersebut.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. UU ini bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Kasus pemblokiran nomor handphone wartawan Bangkalan oleh oknum pegawai BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan mencuat ke publik. Insiden ini diduga terkait pemberitaan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) Pemda Bangkalan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya menjadi instrumen strategis bagi perusahaan dalam memberikan dampak sosial yang positif. Namun, implementasi CSR PHE WMO di pesisir utara Bangkalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep dan realisasi di lapangan. Masyarakat kerap mengeluhkan bahwa program CSR yang dijalankan tidak menjawab kebutuhan utama mereka.
Pemblokiran ini diduga terkait dengan ramainya pemberitaan mengenai transparansi pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap gaji THL Kabupaten Bangkalan. Isu ini mencuat setelah LSM Pejuang Reformasi Indonesia (PRI) menggelar audiensi di kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di Bangkalan menuai kritik karena dinilai tidak transparan. Ahmad Mudabbir, praktisi hukum Jawa Timur, menegaskan bahwa kebijakan ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
