Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk Kepercayaan Publik yang Hilang: Urgensi Kredibilitas Komunikasi Pemerintahan Prabowo pada Selasa (11/03/2025). Diskusi ini membahas peran juru bicara pemerintah dalam membangun kepercayaan publik di tengah dominasi media sosial dan buzzer politik.
Transparansi
Musawwir: CSR di Bangkalan Jangan Dikalahkan oleh Kepentingan Bisnis
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi masalah serius. Musawwir, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan menyoroti secara kritis minimnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
Lemahnya Pengawasan Jadi Celah Korupsi di Pertamina
Menurut Meitri, kutip Parlementaria, lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik korupsi terjadi. Regulasi yang ada dinilai memiliki semangat positif, tetapi kurang efektif karena tidak diiringi dengan sistem kontrol yang ketat.
Diskusi LP3ES dan Universitas Paramadina: Benarkah Pengelola Danantara Kebal Hukum?
Universitas Paramadina dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar diskusi daring bertajuk “Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?” pada Sabtu (01/03/2025). Diskusi ini membahas tata kelola Danantara dari aspek regulasi hukum, dampak ekonomi, serta transparansi pengelolaannya.
Dugaan tak Transparan, Kades Lombang Laok Bungkam Keterbukaan APBDes 2024
Dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali mencuat di Kabupaten Bangkalan. Kali ini, Kepala Desa (Kades) Lombang Laok, Kecamatan Blega, menjadi sorotan karena diduga menutup-nutupi informasi publik terkait APBDes 2024.
Musawwir, Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, Soroti Transparansi Participating Interest (PI) dan Penggunaannya oleh BUMD PTSDB
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan, Musawwir, menyoroti transparansi jumlah Participating Interest (PI) yang diperoleh daerah dari sektor minyak dan gas. Ia juga mempertanyakan mekanisme penggunaannya oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sumber Daya Bangkalan (PTSDB)
Bank Indonesia Luncurkan LPI 2024: Transparansi dan Sinergi untuk Stabilitas Ekonomi
Bank Indonesia (BI) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Senin (22/01/2025), sebagai bentuk transparansi kebijakan kepada publik. Peluncuran ini sejalan dengan Pasal 58 Ayat (7) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang terakhir diubah melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Transparansi dan Akuntabilitas Program Dinas Pendidikan Sumenep Dipertanyakan
Sumenep – Noris Sabit, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.