Bangkalan – Bangkalan menghadapi tantangan besar dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan untuk pembangunan periode 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan arah kebijakan pembangunan 2025-2029 dalam RPJPD 2025-2045 dengan fokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
Transformasi (perubahan, red.) sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Musawwir, Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, menyatakan bahwa rendahnya IPM harus diatasi dengan program konkret. “Pemkab harus memperluas akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang lebih baik,” ujarnya, Kamis (13/03/2025).
Transformasi ekonomi menitikberatkan pada penguatan sektor UMKM, industri kreatif, dan pertanian modern. Potensi ekonomi Bangkalan harus dikembangkan dengan dukungan infrastruktur dan kemudahan investasi. “Daya saing ekonomi daerah masih rendah, sehingga perlu kebijakan yang pro-investasi dan pemberdayaan UMKM,” tambah Musawwir.
Transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan efisiensi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang masih rendah, menurut SETDA Jatim, menjadi tantangan serius. “Pemkab harus lebih inovatif dalam tata kelola, terutama dengan digitalisasi administrasi,” tegas Musawwir.
Perbaikan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan peningkatan akses jalan, sanitasi, dan jaringan telekomunikasi. “Tanpa infrastruktur yang memadai, transformasi ekonomi dan sosial sulit tercapai,” katanya.
Namun, Kabupaten Bangkalan menghadapi kendala struktural yang kompleks. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, menduduki posisi kedua tertinggi di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Bangkalan mencapai 18,5% pada 2024.