Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan multidimensi, Gubernur Perry menekankan pentingnya kerangka kebijakan ekonomi yang kuat dan kredibel, didukung dengan kerangka bauran kebijakan fiskal dan moneter yang kuat.
Oleh karena itu, diperlukan kerangka yang sistematis untuk mengatur kebijakan ekonomi makro dan reformasi struktural untuk mengatasi tantangan yang timbul dari perubahan iklim, kerawanan pangan, hilirisasi dan digitalisasi.
Terkait hal ini, Perry Warjiyo menggarisbawahi pentingnya pengembangan Local Currency Transactions (LCT) guna mendukung transaksi perdagangan lintas batas dan investasi di kawasan ASEAN.
Untuk mengakselerasi ekonomi digital, pemanfaatan digitalisasi untuk penguatan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN juga sangat penting untuk mendukung perekonomian dan mempromosikan inklusi keuangan di kawasan.
Contohnya, pengembangan Regional Payment Connectivity untuk medukung pembayaran lintas batas.
Namun, mitigasi risiko yang dapat timbul dari perkembangan digitalisasi, seperti aset kripto juga perlu harus dilakukan.
Utamanya dari penguatan regulasi dan pengawasan, pemantauan implikasi terhadap nilai tukar, keberlanjutan adopsi standar internasional dan perlindungan konsumen.
Terkait transisi ekonomi berkelanjutan, Gubernur Perry dan Wamenkeu Suahasil juga menekankan perlunya penguatan kerjasama kawasan untuk mendorong instrumen keuangan hijau sebagai prioritas utama.
Oleh karena itu, ASEAN perlu mendorong diskusi roadmap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
