Tampak pada data survey International IDEA tersebut, skor hak-hak warga negara di Indonesia era tiga pemerintahan tersebut trend-nya menurun. Namun demikian, di era Pemerintahan SBY pernah mengalami peningkatan di tahun 2007–2012 dan Pemerintahan Jokowi tahun 2015–2016, dengan nilai skor masing-masing mencapai 0.52 poin.
Jadi, capaian tertinggi skor hak-hak warga di era ketiga pemerintahan tersebut mencapai 0.52. Capaian terendahnya, era Pemerintahan Gus Dur–Megawati (Abdurahman Wahid–Megawati) sebesar 0.51 poin, Pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 0.50 poin, dan Pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) 0.48 poin. Nilai skor sebesar 0.48 poin tersebut tidak pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
Kondisi hak-hak warga negara ini tentu berdampak terhadap ketahanan demokrasi di Indonesia. Menurut data Freedom in the World (FIW) Freedom House tahun 2023, Indonesia pernah mencapainya sebagai negara full demokrasi (free) di era Pemerintahan SBY.
Capaian itu terjadi pada tahun 2005–2012 dengan nilai skor kebebasannya (freedom) mencapai 2.5 poin. Skor indikator hak-hak politiknya (political rights) sebesar 2 poin dan kebebasan sipilnya (civil liberties) sebesar 3 poin. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.
Namun sayang, di era Pemerintahan Jokowi tahun 2014–2022 statusnya kembali menurun menjadi setengah demokrasi (partly free). Skor kebebasannya sebesar 3 poin. Nilai skor indikator kebebasannya, hak-hak politik sebesar 2 poin dan kebebasan sipil sebesar 4 poin.
Menurut survey Economist Intelligence Unit (EIU) periode 2014–2022 rezim politik Indonesia era Pemerintahan Jokowi masuk dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy), dengan skor indeks demokrasi 6.30–7.03 poin.