Skor representasi era Pemerintahan Gus Dur–Megawati (1999–2004) sebesar 0.59–0.69 poin, era Pemerintahan SBY (2004–2014) sebesar 0.69-0.65 poin, dan era Pemerintahan Jokowi (2014–2022) sebesar 0.65–0.63 poin. Skor teringgi era Pemerintahan Gus-Dur–Megawati dan SBY sebesar 0.69 poin dan era Pemerintahan Jokowi sebesar 0.65 poin.
Kondisi representasi ini memberikan kontribusi terhadap ketahanan demokrasi di Indonesia. Meski skor-nya, menurut Internasional IDEA 2023, masih berada di level menengah–cukup tinggi, tapi nilai skor poinnya di era Pemerintahan Gus Dur–Jokowi trend-nya cenderung menurun.
Status representasi ini mempengaruhi terhadap kondisi rezim politik/pemerintahan Indonesia. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2023 dan Freedom House tahun 2023 status rezim politiknya periode pemerintahan tersebut tidak sepenuhnya demokrasi (pseudo-democracy) dan demokrasi (democracy).
Menurut survey Economist Intelligence Unit (EIU), status rezim politik era Pemerintahan SBY–Jokowi (2006–2022) masuk ke dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy). Skor indeks demokrasinya (democracy index) tertinggi sebesar 7.03 poin.
Status kebebasannya, menurut data Freedom in the World (FIW) Freedom House, berada di kategori setengah bebas (partly free) dan bebas (free). Nilai skor kebebasannya (FIW) era Pemerintahan Gus Dur–Megawati (1999-2004) sebesar 3.5–4.0 poin, Pemerintahan SBY (2004-2014) sebesar 2.5–3.5 poin, dan Pemerintahan Jokowi (2014-2022) konstan di angka 3.0 poin.
Data indeks demokrasi EIU dan FIW Freedom House tersebut, menunjukkan bahwa status rezim politik era Pemerintahan Gus Dur–Mengawati sama dengan era Pemerintahan Jokowi dan kedua pemerintahan ini kalah demokratis dengan era Pemerintahan SBY.
