“Tuntutan kami yang pertama meminta klarifikasi secara langsung perihal bukti video panjang yang katanya dipotong menjadi 30 detik. Kalau ternyata video panjang itu tidak ada maka benar bahwa bupati telah menggunakan tangan besinya untuk mengebiri hak demokrasi rakyat,” katanya dengan nada geram.
Pernyataan Camat Batang-batang yang mencatut nama Bupati Sumenep, menurut Mahmud adalah bukti nyata bahwa bupati telah melangsungkan kejahatan secara terstruktur melalui otoritas kepemerintahan.
“Jadi di kasus ini, seperti yang disampaikan oleh Camat Batang-batang dan bupati di media tentang klarifikasi bahwa video tersebut editan dan potongan itu tidak benar, karena kita tidak menemukan video panjang itu. Jadi ini jelas bahwa telah terjadi perampasan atau pencurian secara terstruktur di Kepemerintahan Kabupaten Sumenep,” tudingnya.
Selain meminta Bupati Sumenep untuk mengklarifikasi secara langsung pada massa aksi, mereka juga meminta Pemkab agar memberikan pengamanan di setiap titik khususnya di Kecamatan Batang-batang, guna meredakan kecemasan yang telah berdampak pada psikis masyarakat.
“Kedua, sanggupkah pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan pengamanan di setiap titik di Kecamatan Batang-batang. Sebab video ini telah berdampak, baik secara psikis terhadap masyarakat ataupun perampasan pada hak kekayaan rakyat,” tukasnya.
Menanggapi pernyataan mahasiswa yang telah dirundung kekecewaan ini, Asisten 3 Pemkab Sumenep, Agus Dwi Saputra mengaku tidak menemukan keberadaan video panjang yang katanya diedit menjadi 30 detik itu.
“Tidak ada videonya, kita tidak pegang. Namun kalau untuk keamanan dan ketertiban itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, juga dibantu oleh masyarakat. Maka tidak mungkin keamanan dan ketertiban dapat tercipta kalau masyarakat tidak ikut berperan serta,” jelas Agus.
