Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,3 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4%).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah.
ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy).
Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)Â mengalami kontraksi sebesar 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi 3,1% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,6% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,2% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,3%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.
