“Anak-anak sampai menjerit ketakutan. Ini bukan lagi kontrol sosial, tapi intimidasi. Situasi itu sangat mengganggu psikologis murid dan guru,” tegas Mulyadi.
Ia menambahkan, jika memang ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau administrasi sekolah, semestinya hal itu dibawa ke jalur yang benar sesuai hukum dan etika. Aksi menggedor pintu ruang guru, membentak, hingga membanting meja bukanlah cara seorang warga negara yang mengedepankan hukum dan moral.
“LSM itu mitra sosial, bukan penegak hukum. Jangan sampai merasa punya kuasa lebih dan bertindak seolah-olah aparat. Kami tidak akan tinggal diam jika dunia pendidikan dijadikan sasaran aksi semacam ini,” kata Mulyadi dengan nada geram.
Lebih jauh, DPKS mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap insiden ini agar kejadian serupa tidak terulang, apalagi di wilayah kepulauan yang seringkali luput dari pengawasan intensif.
“Kami berdiri bersama para guru dan siswa. Dunia pendidikan harus bebas dari tekanan dan rasa takut,” pungkas Mulyadi.
Sementara itu, Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Akan kami cek nanti,” singkat Kapolres dalam konferensi pers bersama media.