“Padahal kalau kita lihat peta penyebaran virus ini di Bangkalan, hasil survei kami bermula di Tanjung Bumi, karena lokasi tersebut menjadi gerbang impor dan ekspor sapi yang diolah dari Kabupaten Bangkalan, maka seharusnya yang mendapatkan penanganan pertama adalah daerah terdekat, Kokop, sepuluh dan geger,” tutur pria asal Kokop itu.
Menanggapi hal itu, komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan, Dedy Yusuf merasa keluh kesah dari apa yang sampaikan oleh mahasiswa kokop (PMK). Menurutnya, dari pihak DPR pusat maupun kabupaten sudah ada pembahasan terkait kompensasi bagi para peternak terdampak PMK, namun harus ada prosedure – prosedure tertentu yang perlu ditaati.
“Terkait dana kompensasi ini dari pihak pemerintah pusat sudah ada pembahasan, di Bangkalan pun sama ada pembahasan, seperti yang di upayakan di lampung itu, hanya saja meskipun kita menganggarkan harus melewati persetujuan – persetujuan dari pihak – pihak terkait tidak bisa langsung ambil keputusan,” ungkapnya.
“Dan terkait penanganan virus PMK, kami sudah mengintruksikan kepada dinas peternakan untuk secepatnya melakukan vaksinasi, malah Kokop di jadikan prioritas, hanya saja di Bangkalan masih keterbatasan anggaran dan penyediaan vaksin yang terbatas,” tambah Dedy politisi muda asal Kokop itu.
Sebagai tambahan, pada saat audiensi itu mahasiswa Kokop membawa tuntutan ke pihak DPRD Bangkalan sebagai berikut:
- DPRD Bangkalan harus meningkatkan fungsi pengawasan (controling) terhadap kemitraan terutama Dinas Pertenakan terkait penanganan penyakit PMK,
- DPRD Bangkalan harus mengalokasikan dana untuk membantu perekonomian para peternak terdampak PMK di Bangkalan,
- DPRD Bangkalan harus memberikan regulasi yang jelas lagi transparan serta melibatkan semua elemen agar bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran,
- DPRD Bangkalan harus mendorong stabilitas harga sapi,
- DPRD Bangkalah harus mendorong percepatan vaksinasi secara menyeluruh di kecamatan Kokop,
- DPRD Bangkalan harus melakukan koordinasi dengan dinas kemitraan (dalam hal ini Dinas Peternakan) untuk melaksanakan sosialisasi secara massif terhadap masyrakat terkait pencegahan dan penanganan PMK, dan
- DPRD Bangkalan harus mendorong Dinas Peternakan untuk memberikan pembinaan peternakan demi terciptanya aktivitas peternakan yang produktif dan profit, dan (8) jika tuntutan kami tidak diindahkan selama 7×24 jam maka kami akan datang kembali dengan konten yang berbeda.