Yang baru ada kajian, menurut politisi PKS ini hanya terkait dengan PPHN. Itupun tidak semua Fraksi dan Kelompok DPD setuju diberlakukannya melalui amandemen UUD 1945, Minggu (12/9/2021).
Pernyataan HWN ini diantaranya tampak terlihat pada sikap Fraksi Partai Demokrat di MPR RI.
Benny K. Harman Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR RI dalam akun resmi twitter fraksi partai ini menegaskan bahwa pihaknya (Fraksi Partai Demokrat) menolak wacana amandemen UUD 1945.
Alasan penolakannya hal ini karena tidak ada permasalahan yang mendesak secara sistemik, Minggu (12/9/2021).
