Ia juga menyoroti peran penting Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai penopang utama masa depan kebijakan fiskal Indonesia. Menurutnya, BPPK harus menjadi garda terdepan dalam menyusun dan memperbarui materi pelatihan agar selalu sejalan dengan arah kebijakan dan perkembangan ekonomi global.
“Keuangan negara adalah motor kemajuan. Fungsinya alokatif, distributif, dan stabilisasi. Alatnya ada di Ibu/Bapak semua (jajaran Kemenkeu),” ujarnya. Ia menekankan bahwa tanggung jawab membentuk APBN yang adaptif dan efektif berada di tangan seluruh elemen internal Kemenkeu.
Wamenkeu berharap nilai-nilai inovasi, fleksibilitas, dan kolaborasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam pola kerja sehari-hari. Ia menilai bahwa keberhasilan kebijakan fiskal Indonesia akan sangat bergantung pada kualitas kolaborasi internal dan kemauan untuk terus berinovasi.
Dengan tekanan eksternal yang tinggi seperti volatilitas pasar dan gejolak geopolitik, pengelolaan APBN yang cerdas dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan terus menyiapkan langkah-langkah reformasi struktural agar APBN tetap menjadi alat yang efektif dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.