Pernyataan Anies Baswedan (Anies, red.) bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurun menjadi perdebatan publik. Pernyataan itu kemudian memicu sikap pro-kontra sebagian kalangan masyarakat. Anies, Capres Nomor Urut 1 (satu) dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) tahun 2024, memaparkan hal tersebut dalam sesi pemaparan tema “Penguatan Demokrasi” Debat Pertama Capres 2024. Kegiatan debat Capres ini diselenggarakan KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) di Kantor KPU RI pada Pukul 19.00 WIB, Selasa, 12 Desember 2023.
Dalam pemaparannya Anies Baswedan mengatakan,” Indeks demokrasi kita (Indonesia, red.) menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik, misalnya UU ITE atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu, Selasa (12/12/2023).”
Karena pernyataan ini berada di area kontestasi politik (poiltical contestation) Pilpres tahun 2024, sontak sebagian kalangan terkait bereaksi. Ada yang meresponnya positif dan ada juga yang negatif. Datanya-pun dilontarkan oleh kalangan-kalangan ini untuk membangun argumentasinya, yang sebagian besar menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) dan Economist Intelligence Unit (EIU).
Namun, sayang sekali pendapat tersebut tidak menyajikan secara komprehensif (luas dan lengkap, red.) data perbandingan era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan sebelumnya. Analisisnya hanya pada era Pemerintahan Jokowi dan jikapun diperbandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, itupun hanya pada pertengahan-akhir era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terlepas dari kepentingan politik dan subjektivitas, penilaian “benar tidaknya” pernyataan Anies adalah logis dan rasional (sesuai dengan data empirik) apabila dianalisis dengan menggunakan “metode perbandingan” terhadap unit pengamatan “status rezim politik/pemerintahan antarperiode pemerintahan”. Perbandingannya, paling tidak atau setidaknya, antara periode Pemerintahan Jokowi (tahun 2014-2023) dan Pemerintahan SBY (tahun 2004-2014).
Freedom House, organisasi nirlaba yang berpusat di Washington D.C., Amerika Serikat, menyajikan data status rezim tersebut. Berdasarkan data Freedom in the World (FIW) Freedom House, status rezim politik era Pemerintahan Jokowi (tahun 2014-2023) adalah setengah demokrasi (partly free) dengan skor demokrasinya (kebebasan) sebesar 3 poin. Berbeda dengan Pemerintahan Jokowi, era SBY status rezim politiknya adalah demokrasi (free) dan setengah demokrasi.
Di awal memerintah tahun 2004, status rezim politik era Pemerintahan SBY adalah setengah demokrasi dengan skor 3 poin. Status rezim ini kemudian berubah menjadi demokrasi (democracy) dengan skor 2,5 poin di tahun 2005-2013. Sayang, pada akhir masa jabatannya, yakni tahun 2014, statusnya kembali menjadi setengah demokrasi (pseudo-democracy or partly free) dengan skor 3 poin.