Bangkalan – Isu penarikan dana BOP PAUD oleh penilik di tingkat kecamatan sebesar 65% untuk dibelanjakan secara kolektif, membuat masyarakat ramai memperbincangkan hal tersebut.
Ahmad Annur, Aktivis Cide’ Bangkalan, merasa kasihan setelah mendengar pengakuan dari beberapa kepala PAUD di Bangkalan.
“Mendengarkan cerita dari beberapa kepala PAUD di Bangkalan, saya merasa kasihan. Sebab Dana BOP yang seharusnya dikelola oleh PAUD sendiri, malah ditarik lagi sebesar 65% untuk dibelanjakan secara kolektif oleh penilik PAUD di tingkat kecamatan,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp-nya (28/07/2021).
Menurut Ahmad, ada perintah yang mengatasnamakan dinas Pendidikan kepada kepala PAUD di Bangkalan agar Dana BOP PAUD disetor kepada oknum tertentu dan dibelanjakan kepada perusahaan tertentu di SIPLAH.
“Jadi dinas pendidikan mengkondisikan semua pembelanjaan dana BOP di Bangkalan,” imbuhnya.
Ahmad juga menjelaskan bahwa efek dari pembelanjaan yang diakomudir oleh penilik itu, pertama, pembelanjaan tidak sesuai kebutuhan PAUD masing-masing, “Buktinya ada barang yang sudah terbeli pada anggaran sebelumnya tetapi dibelikan lagi, sehingga barang yang dibeli mubazir.”
Kedua, harga barang di SIPLAH rujukan atau yang ditunjuk dari Diknas terlalu mahal.
“Bahkan setelah saya telusuri daftar harganya ada yang selisih 50% dari harga biasanya, kalau belanja sendiri kan bisa melakukan penawaran disitu, tetapi karena ini secara kolektif sehingga kepala sekolah tidak bisa mengefisiensi penggunaan dana BOP,” ujarnya.
