Jakarta – Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, membahas APBN 2025. Raker berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (07/05/2025).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti ketidakjelasan total anggaran Kementerian PUPR. Ia menegaskan perlunya transparansi sebelum menyetujui alokasi dana tambahan.
Berdasarkan raker sebelumnya pada 13 Februari 2025, Komisi V mencatat pagu anggaran sebesar Rp50,48 triliun. Namun, Dody menyampaikan bahwa pagu DIPA mencapai Rp110,95 triliun.
“Kalau memang anggaran PUPR itu betul Rp110,95 triliun, kami minta dokumen resminya dari Kementerian Keuangan. Jangan sampai kami mengesahkan tambahan anggaran yang belum kami bahas,” tegas Lasarus, kutip Parlementaria.
Dody menjelaskan angka Rp110,95 triliun merupakan hasil penyesuaian dari efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Ia menyebutkan sebagian besar dana tersebut masih dalam status blokir.
Awalnya, efisiensi memangkas anggaran menjadi Rp29,57 triliun. Namun kemudian dilakukan penyesuaian hingga mencapai Rp50,48 triliun dan dana blokir akan dibuka bertahap.