Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan strategis, kolaboratif, dan berbasis data. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi motor penggerak utama dalam menyusun kebijakan yang terintegrasi, seimbang antara kebutuhan sosial dan dorongan pertumbuhan ekonomi.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, menyampaikan bahwa hasil dari langkah-langkah kebijakan yang terarah mulai menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, tingkat kemiskinan di Sumenep turun 0,76 persen, dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen.
“Penurunan ini bukan kebetulan, melainkan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah melalui strategi yang konsisten, mulai dari pengurangan beban masyarakat hingga penguatan ekonomi lokal,” jelas Arif, Kamis (20/11/2025).
Ia memaparkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Sumenep bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya melalui program sosial seperti PKH, bantuan Sembako, beasiswa pendidikan, hingga jaminan kesehatan.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat lewat pelatihan kewirausahaan, penguatan sektor pertanian, dan perluasan akses permodalan usaha. Ketiga, menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan memaksimalkan dana desa serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.