Bangkalan – Kinerja kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dipertanyakan Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Kabupaten Bangkalan.
Pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Nota Pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, Musawwir Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani dalam Pandangan Umum (PU) Fraksinya, salah satu point pentingnya, menyampaikan saran agar Bupati mengganti Kepala Dinas Pendidikan, Selasa, (26/10/2021).
“Kepala Dinas Pendidikan perlu diganti dengan orang yang lebih tepat. Hal ini karena selama ini, dengan anggaran yang banyak tidak mampu meningkatkan pendidikan di Bangkalan.”
“Buktinya, dapat dilihat pada posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—khususnya Indeks Pendidikan—Kabupaten Bangkalan yang berada di posisi bawah bersama Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur, “ungkap Musawwir dalam PU Fraksinya.
IPM Kabupaten Bangkalan di tahun 2020 berdasarkan data BPS Jawa Timur, menurutnya, “Sebesar 64,11. Posisinya jeblok berada di 37 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,” Rabu (27/10/2021).
“Kenyataan ini kontradiksi dengan anggaran Belanja di Dinas Pendidikan pada APBD Kabupaten Bangkalan, “tuturnya.
Pada Rancangan APBD Kabupaten Bangkalan TA 2022, menurutnya anggaran Belanja di Dinas Pendidikan Rp624.627.298.764. Persentasenya mencapai 28,23% dari total Belanja Daerah di Rancangan APBD TA 2022.
Pertanyaannya, mengapa dengan anggaran sebesar tersebut Indeks Pendidikan Bangkalan masih jeblok? Menurut Musawwir, hal ini karena dari anggaran Belanja Pendidikan banyak digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
