Belanja barang dan jasa mencapai Rp733,98 miliar atau 32,76 persen dari total belanja daerah. Proporsi ini menunjukkan tingginya alokasi untuk operasional pemerintah yang perlu dikaji ulang guna meningkatkan efisiensi.
Belanja modal hanya mencapai Rp160,32 miliar atau 7,15 persen, yang mencerminkan rendahnya investasi untuk pembangunan infrastruktur dan aset produktif. Rendahnya proporsi belanja modal berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah jangka panjang.
Belanja lainnya sebesar Rp446,06 miliar atau 19,91 persen, yang mencakup pengeluaran untuk program nonprioritas. Pemkab Pamekasan perlu memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembiayaan daerah menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp140,35 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp159,84 miliar mampu menutup defisit tersebut, meski terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19,50 miliar.
Secara keseluruhan, struktur APBD Pamekasan TA 2025 memperlihatkan tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan menyeimbangkan alokasi belanja. Pemkab Pamekasan harus memperkuat basis PAD dan meningkatkan proporsi belanja modal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.