Jika dibandingkan dengan Pamekasan, yang memiliki pembiayaan sebesar Rp140,35 miliar, Sampang tampak kurang agresif dalam menjaga ruang fiskal. Ini mengindikasikan pendekatan konservatif yang bisa menghambat pertumbuhan daerah.
Kabupaten Sampang juga tertinggal dalam hal kemampuan fiskal dibanding Sumenep, yang mampu membiayai belanja Rp2,83 triliun dengan pendapatan Rp2,59 triliun. Walau sama-sama mengalami defisit, Sumenep menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih baik.
Minimnya pembiayaan di tengah belanja yang tinggi dapat menekan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi prioritas program agar tidak terjadi stagnasi pembangunan.
Dari perspektif ekonomi publik, pola anggaran ini menunjukkan tantangan efisiensi dan efektivitas belanja. Tanpa upaya reformasi fiskal lokal, risiko pembengkakan belanja tidak terukur akan meningkat.
Secara keseluruhan, struktur APBD Sampang 2025 memerlukan penataan ulang strategi fiskal. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi alokasi belanja.