Meskipun dua opsi ini yang sudah dipertimbangkan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pelaksanaan kegiatan, namun Rahman mengaku terkendala akan anggaran menghadapi akhir tahun 2021.
Lanjut Rahman, pada (15/12/21) mendatang harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mengenai anggaran yang dihabiskan selama tahun 2021.Sedangkan yang kedua, menjelang perubahan Susunan Organisasi (SO) yang baru di sejumlah OPD, termasuk di BPBD Sumenep.
“Jika ada perubahan struktur, lantas siapa yang akan mengeksekusi pelaksanaan ini?,” tanya Rahman penuh kebingungan.
“Dua opsi menggunakan tambal sulam sementara atau dipatenkan untuk belanja modal dengan pembangunan fisik dengan permanen di tahun 2022,” sambungnya.
Ditanya soal tindakan ke lapangan, Rahman mengaku masih menunggu kejelasan terkait keputusan anggaran.
“Kita merapat mas, kita harus membutuhkan anggaran yang harus difikirkan. Cuman masalahnya sudah akhir tahun anggaran,” pungkasnya.
