Bangkalan – Anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 menuai sorotan dari DPRD. Musawwir, anggota Banggar dan Komisi III DPRD Bangkalan, menyebut struktur anggaran belanja ini tidak berpihak pada penguatan teknis DLH.
Data menunjukkan total belanja DLH mencapai Rp21,97 miliar, dengan 98,9 persen dialokasikan untuk belanja operasional. Hanya 1,1 persen yang digunakan untuk belanja modal, angka yang dinilai sangat timpang.
“Proporsi belanja modal yang sangat kecil ini mencerminkan minimnya perhatian terhadap investasi jangka panjang (pembangunan, red.),” kata Musawwir saat dikonfirmasi, Kamis (17/04/2025). Ia menegaskan bahwa DLH Bangkalan seharusnya tidak hanya fokus pada pembiayaan rutin.
Belanja pegawai menguasai 62,9 persen dari total belanja operasional, atau sebesar Rp13,67 miliar. Sementara itu, belanja barang dan jasa berada di angka Rp8,02 miliar atau sekitar 36,9 persen.
“DLH terlalu berat di belanja pegawai, ini memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja internal,” tambah Musawwir. Ia menyebut struktur ini kurang mendukung efektivitas program lingkungan.
Belanja hibah hanya menyentuh Rp36 juta atau 0,2 persen dari total belanja operasi. Minimnya dana hibah menunjukkan rendahnya kerja sama atau partisipasi pihak luar dalam penguatan sektor lingkungan.
Dalam komponen belanja modal, sebanyak Rp190 juta dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Sementara itu, belanja untuk peralatan dan mesin hanya sebesar Rp51,7 juta.
Musawwir menyayangkan kecilnya investasi pada peralatan kerja yang vital bagi operasional DLH. “Idealnya, alat-alat dan kendaraan operasional harus ditingkatkan agar pelayanan lingkungan lebih optimal,” ujarnya.
