Tidak hanya itu, terangnya, pemantauan dan evaluasi APBN harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian.
“DPR-RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan, juga terus memastikan dan mengingatkan Pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat,” paparnya.
Di sisi lain, Cucu Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu mengungkapkan, bahwa DPR, melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), juga telah melakukan berbagai rapat, khususnya terhadap isu-isu yang cukup menjadi sorotan.
“Seperti, stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor (thrifting), dan peningkatan produksi serta produktivitas komoditas pertanian,” pangkas Puan.