“Sinyal bukan masalah, tapi SDMnya yang sulit. Karena kepala sekolah saja di kepulauan tidak menetap di Pulau,” kata Samiudin kepada jurnalis madurapers.com, Selasa (21/12/21).
Menurutnya, fenomena Kepala Sekolah yang tidak menetap di Kepulauan juga ditiru oleh sejumlah guru. Anehnya, alasan mereka menetap di daratan hanya memenuhi tugas dan laporan.
Bahkan guru tersebut adalah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan guru yang memiliki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memilih sendiri untuk jadi abdi Negara di kapulauan.
“Itu jangan dijadikan alasan. Mereka sebelumnya memutuskan kepulauan sebagai pengabdian, tapi kenyataannya tidak berangkat ke kepulauan. Ini perlu komitmen dari pemerintah jika tidak berangkat dicabut saja,” tegasnya.
“Faktanya memang begitu, di Kepulauan memang SDMnya belum siap. Bukan masyarakatnya tapi pelaku pendidikannya yang belum siap, kepala sekolah tidak menetap. Dan ini tidak ada tindakan tegas,” sambungnya.
Samiudin menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini masih belum maksimal dalam pengawasan para guru P3K dan ASN yang bertugas di Kepulauan.
“Ini masalah untuk saling memperbaiki dan kerjasama satu sama lain. Makanya pemerintah harus memulai mencari solusi kongkrit,” ajaknya.
Politisi dari Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta kepada Pemkab agar memprioritaskan pada peningkatan pendidikan di Kepulauan daripada di Daratan Sumenep. Baik pada penggunaan fisik maupun SDMnya.
“jika sinyal sulit bagaimana pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan-persoalan sinyal. Begitu juga kontroling terhadap para guru lebih diperketat,” pungkasnya.