DPRD Sumenep Minta Pemkab Prioritaskan Pendidikan di Kepulauan

Aktivitas belajar mengajar di SDN Sapeken IV di Kepulauan Sapeken Sumenep (Sumber Foto: Istimewa)

Sumenep – Persoalan pendidikan di negeri ini memang tidak ada muaranya. Sebut saja daerah Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur pulau Madura, Jawa Timur yang sampai saat ini masih terbilang cukup kompleks dan rentan perihal pendidikannya.

Kompleksitas persoalan pendidikan di Kota Keris ini dibutuhkan berbagai trobosan baru dari berbagai pihak, utamanya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Diketahui sebelumnya, Disdik mencoba melakukan membuat program baru dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga pendidik di lingkungan pendidikan Sumenep.

Progam baru itu akan dimulai dilakukan pada tahun 2022. Ada 3 (tiga) program baru guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Keris, baik di Wilayah daratan maupun kepulauan.

Pertama, para guru dianjurkan untuk mengikuti sekolah penggerak, dan Kedua perbaikan sarana dan prasarana prima, salah satunya sertifikasi guru nantinya akan naik 60 persen wilayah kepulauan. Kemudian 40 persennya untuk daratan.

Sedangkan yang ketiga, adanya penambahan tunjangan guru yang ada di kepulauan Sumenep. Bahkan melebihi tunjangan guru yang ada di wilayah daratan.

BACA JUGA:  Kapolres Sumenep Penuhi Tuntutan Tewasnya Herman di Tangan Polisi

Persoalan pendidikan di ujung pulau Madura ini tidak hanya di sektor SDMnya saja. Melainkan fasilitas lainnya yang menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah, seperti tersedianya jaringan internet di kepulauan.

Memang, dampak dari pandemi Covid-19 memaksa sejumlah tenaga pendidik dan pelajar untuk memaksimalkan proses belajar mengajar alias daring melalui media elektronik seperti Handphone (Hp), Laptop, dan lain sebagainya.

Pembelajaran secara daring ini membutuhkan sinyal yang maksimal untuk kebutuhan pengajar dan pelajar. Namun di sejumlah wilayah Kepulauan Sumenep mengalami kendala sehingga berdampak pada sulitnya akses jaringan.

Namun persoalan kendala sinyal di Kepulauan menurut salah satu anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Samiudin bukan menjadi masalah dalam keberlangsungan proses Pendidikan di lingkungan Sumenep, khususnya di Kepulauan.

“Sinyal bukan masalah, tapi SDMnya yang sulit. Karena kepala sekolah saja di kepulauan tidak menetap di Pulau,” kata Samiudin kepada jurnalis madurapers.com, Selasa (21/12/21).

Menurutnya, fenomena Kepala Sekolah yang tidak menetap di Kepulauan juga ditiru oleh sejumlah guru. Anehnya, alasan mereka menetap di daratan hanya memenuhi tugas dan laporan.

BACA JUGA:  Gelar HGN 2021, Begini Pesan Bupati Sumenep kepada Guru

Bahkan guru tersebut adalah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan guru yang memiliki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memilih sendiri untuk jadi abdi Negara di kapulauan.

“Itu jangan dijadikan alasan. Mereka sebelumnya memutuskan kepulauan sebagai pengabdian, tapi kenyataannya tidak berangkat ke kepulauan. Ini perlu komitmen dari pemerintah jika tidak berangkat dicabut saja,” tegasnya.

“Faktanya memang begitu, di Kepulauan memang SDMnya belum siap. Bukan masyarakatnya tapi pelaku pendidikannya yang belum siap, kepala sekolah tidak menetap. Dan ini tidak ada tindakan tegas,” sambungnya.

Samiudin menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini masih belum maksimal dalam pengawasan para guru P3K dan ASN yang bertugas di Kepulauan.

“Ini masalah untuk saling memperbaiki dan kerjasama satu sama lain. Makanya pemerintah harus memulai mencari solusi kongkrit,” ajaknya.

Politisi dari Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta kepada Pemkab agar memprioritaskan pada peningkatan pendidikan di Kepulauan daripada di Daratan Sumenep. Baik pada penggunaan fisik maupun SDMnya.

BACA JUGA:  Akibat Letusan Gunung Semeru, Pemkap Sumenep Akan Salurkan Bantuan Bagi Terdampak

“jika sinyal sulit bagaimana pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan-persoalan sinyal. Begitu juga kontroling terhadap para guru lebih diperketat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan