Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh jurnalis madurapers.com, yang bersumber dari penyampaian Moh. Iksan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), komposisi anggota DPKS saat ini terdiri dari pengurus lama 3 (tiga) orang dan pengurus baru sebanyak 8 (delapan) orang.
Namun, amat disayangkan lanjut Samiudin, dari 3 (tiga) pengurus yang lama itu dinilai kepengurusan DPKS sebelumnya tidak memiliki kompetensi. Sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam pendidikan di Sumenep selama mereka menjabat sebagai pengurus DPKS yang lama.
Lebih miris lagi, salah satu dari 3 (tiga) orang yang kembali dilantik sebagai pengurus DPKS periode 2021-2026 tidak berlatar pendidikan yang jelas.
“Pengurus yang lama itu, Syaiful Ala, Badrul, dan Syamsuri. Samsuri itu profesinya LSM. Seharusnya dewan pendidikan memiliki latar belakang pendidikan,” ungkapnya.
Sehingga, dengan ketidakjelasan latar pendidikan para pengurus DPKS tersebut, juga akan berimbas bagaimana tugas dan tanggung DPKS dalam dunia pendidikan.
“Bersitegang dengan Dinas Pendidikan karen urusan proyek ini tidak bagus. Ini kan tidak tahu apa tugas dewan pendidikan
Pihaknya selalu menyampaikan di ruang terbuka terkait tugas pewan pendidikan. Yang tak lain sebagai mitra pemerintah dalam memajukan pendidikan di Sumenep.
“Semisal, kenapa di Sumenep pendidikan masih rendah, padahal rata-rata masyarakat sudah memiliki ijazah. Nah ini rembuk untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.
Terkait rendahnya pendidikan di Sumenep, dirinya meminta kepada DPKS datang ke Disdik dengan mengadakan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut sebagai pembuktian secara ilmiah tingkat pendidikan di Kota Keris ini.
“Saya siap menambah anggaran DPKS, tapi kenyataannya banyak yang menyoroti anggaran. Bukan melakukan kerja kerja perbaikan terhadap peningkatan pendidikan di Sumenep,” tukasnya.