DPRD Sumenep Ungkap DPKS Cacat Prosedur

Jajaran pengurus DPKS periode 2021-2026 saat melakukan sesi foto bersama dengan Bupati Sumenep dan Plt Disdik Sumenep. (Sumber Foto: Istimewa)

Sumenep – Belum genap satu bulan pasca pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) periode 2021-2026 dilantik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, kini mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Sebelumnya, pengurus DPKS periode 2021-2026 ini dilantik pada Senin (6/12/21) kemaren. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dalam sambutannya mengatakan bahwa pengurus DPKS yang dilantik adalah orang pilihan berdasarkan kompetensinya masing-masing.

Harapannya, lanjut Bupati, pengurus DPKS baru ini dapat memunculkan konsep-konsep baru di tengah kompleksitas problematika pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumenep.

Meskipun orang nomer satu di Sumenep itu berharap banyak kepada DPKS yang baru dilantik, namun tak berselang lama pasca dikukuhkannya pengurus baru tersebut, kini mendapat komentar pedas dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Sorotan tersebut bermula dari Samiudin, anggota komisi IV DPRD Sumenep bahwa, pihaknya menilai proses seleksi pemilihan pengurus DPKS menyalahi prosedur. Pasalnya, terdapat anggota Tim Seleksi (Timsel) DPKS yang tidak mengikuti aturan komisi VI DPRD Sumenep.

BACA JUGA:  Polres Sumenep Minta Wisatawan Patuhi Prokes

“Ada orang yang masuk dalam Timsel dari komisi tapi bukan melalui prosedur komisi. Tahu tahu orang ini masuk dalam tim seleksi DPKS, darimana datangnya saya tidak tahu,” kata Samiudin kepada media ini, Salasa (21/12/21).

Menurutnya, mekanisme pembentukan Timsel seharusnya mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Sumenep. Yang nantinya turun ke Komisi dan menjadi pembahasan yang mau masuk sebagai Timsel DPKS.

“Moro-moro sudah masuk daftar Timsel di sana. Makanya saya tidak mengakui utusan dari Komisi IV,” ungkapnya.

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga sebut Bupati Sumenep rekrut dewan pendidikan itu harus selektif. Artinya, kesuksesan pengurus DPKS yang lama menjadi ukuran kesuksesan DPKS yang akan datang.

“Seharusnya Bupati selektif dalam pengambilan keputusan karena sebelumnya tidak sukses, ya akan tetap tidak sukses lagi.Walaupun aturan itu boleh dua kali tetapi semuanya ada Bupati,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh jurnalis madurapers.com, yang bersumber dari penyampaian Moh. Iksan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), komposisi anggota DPKS saat ini terdiri dari pengurus lama 3 (tiga) orang dan pengurus baru sebanyak 8 (delapan) orang.

BACA JUGA:  5 Kepala OPD di Sumenep Krisis Pemimpin, Begini Kata BKPSDM

Namun, amat disayangkan lanjut Samiudin, dari 3 (tiga) pengurus yang lama itu dinilai kepengurusan DPKS sebelumnya tidak memiliki kompetensi. Sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam pendidikan di Sumenep selama mereka menjabat sebagai pengurus DPKS yang lama.

Lebih miris lagi, salah satu dari 3 (tiga) orang yang kembali dilantik sebagai pengurus DPKS periode 2021-2026 tidak berlatar pendidikan yang jelas.

“Pengurus yang lama itu, Syaiful Ala, Badrul, dan Syamsuri. Samsuri itu profesinya LSM. Seharusnya dewan pendidikan memiliki latar belakang pendidikan,” ungkapnya.

Sehingga, dengan ketidakjelasan latar pendidikan para pengurus DPKS tersebut, juga akan berimbas bagaimana tugas dan tanggung DPKS dalam dunia pendidikan.

“Bersitegang dengan Dinas Pendidikan karen urusan proyek ini tidak bagus. Ini kan tidak tahu apa tugas dewan pendidikan

Pihaknya selalu menyampaikan di ruang terbuka terkait tugas pewan pendidikan. Yang tak lain sebagai mitra pemerintah dalam memajukan pendidikan di Sumenep.

“Semisal, kenapa di Sumenep pendidikan masih rendah, padahal rata-rata masyarakat sudah memiliki ijazah. Nah ini rembuk untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Setdakab Sumenep Gencarkan Diseminasi Rokok Ilegal

Terkait rendahnya pendidikan di Sumenep, dirinya meminta kepada DPKS datang ke Disdik dengan mengadakan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut sebagai pembuktian secara ilmiah tingkat pendidikan di Kota Keris ini.

“Saya siap menambah anggaran DPKS, tapi kenyataannya banyak yang menyoroti anggaran. Bukan melakukan kerja kerja perbaikan terhadap peningkatan pendidikan di Sumenep,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan