Dalam kesempatan tersebut, Eep juga menyatakan bahwa Pilpres 2024 menjadi titik penting untuk demokrasi di Indonesia, bisa menjadi titik nadir atau titik balik.
“Kalau titik nadir, itu mungkin takdir, Tuhan menentukan bahwa yang menang adalah orang yang seharusnya kita lawan,” katanya. Namun, jika menjadi titik balik, menurutnya, calon yang menang harus berkomitmen untuk membuat aturan yang membatasi kekuasaan presiden di masa krusial.
“Harus membuat komitmen, 5 tahun ke depan harus menjadi titik balik demokrasi Indonesia. Contohnya, membuat undang-undang lembaga kepresidenan yang membatasi kekuasaan presiden di ujung masa pemerintahannya,” tandasnya.
Pada Pilpres 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Jokowi dan saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden, selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Eep CEO Polmark.