Aziz juga sangat menyayangkan sikap Pemerintah Bangkalan yang terkesan tendensi dengan mengarahkan calon untuk menggugat keputusan bupati.
“Ini kok jadinya politis menurut saya, misalnya seperti DPMD, kok mengarahkan untuk menggugat keputusan Bupati, sedangkan keputusan P2KD yang dianggap melanggar hukum kok tidak disuruh digugat ke pihak yang merasa dirugikan, kan ini kelucuan tingkat tinggi, hahaha,” imbuhnya sambil tertawa.
Menurutnya, kalau bupati dan TFPKD tidak aspiratif, maka masyarakat sendiri yang harus protes.
“Ya, protes solusinya kalau pemerintah sudah tidak mendengarkan kritikan dan masukan-masukan. Apapun itu caranya, turun ke jalan kek, demo. Tapi tetap patuhi Prokes dan jangan ugal-ugalan,” pungkasnya.