Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan mencatat capaian luar biasa dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2024. Puluhan kasus berhasil ditangani, dengan dominasi perkara tindak pidana korupsi.
Hukum
Berhasil Gagalkan Selundupkan Sabu dalam Bola Tenis, Petugas Lapas Pamekasan Bertindak Cepat
Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, berhasil gagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu, pada Minggu pagi, 13 April 2025, sekitar pukul 08.00 WIB.
Pupuk Bersubsidi di Sampang Gagal Diselundupkan, Sopir dan Truk Diamankan Polisi
Kepolisian Resor (Polres) Sampang berhasil menggagalkan pengiriman ilegal pupuk bersubsidi sebanyak 9 ton yang hendak dikirim dari Kabupaten Sampang menuju Madiun, Jawa Timur. Penggagalan dilakukan pada Kamis, 3 April 2025, di wilayah Kecamatan Karangpenang.
Kasi Pidum Kejari dan Polres Bangkalan Saling Lempar Pendapat terkait Pelepasan Tersangka
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bangkalan saling lempar pendapat terkait dugaan pelepasan tersangka kepemilikan Senjata Api (Senpi) menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik.
Kejari Bangkalan Diduga Langgar Surat Edaran Kejagung, Kinerja Kasi Pidsus Disorot
Meski sudah dikeluarkan Surat Edaran (SE) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait larangan cuti bersama sebelum waktunya, namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan melanggar edaran tersebut, dan kini menjadi sorotan publik
Empat Bulan Ditahan, Polres Bangkalan Bebaskan Tersangka Kepemilikan Senjata Api
Pasca penahanan selama 4 (empat) bulan, terhitung pada saat penggerebekan kepemilikan senjata api di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Polres Bangkalan akhirnya membebaskan salah satu dari 2 (dua) orang tersangka.
RUU KUHAP Dikritik: Lima Masalah Besar yang Belum Terjawab
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas DPR RI menuai kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa revisi ini masih mengandung banyak celah hukum yang berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia.
Bagian Hukum Setda Sumenep Siap Dampingi Pembahasan Empat Raperda Strategis
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep memastikan kesiapan mereka dalam mendampingi proses pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang saat ini tengah dibahas di DPRD Sumenep.
Diduga Ditelantarkan, Istri di Sumenep Seret Suaminya ke Jalur Hukum
Seorang pengusaha muda asal Giligenting, yang dikenal sebagai pemilik tiga warung sembako di Provinsi Banten, harus berhadapan dengan hukum setelah istrinya sendiri melaporkannya ke Polres Sumenep atas dugaan penelantaran dalam rumah tangga.
UU Keterbukaan Informasi Publik, Dasar Hukum dan Penerapannya
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. UU ini bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.