Menurutnya, Pemkab tidak semena-mena dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jalannya roda kepemerintahan. Pihaknya mengaku, jika dalam penundaan Pilkades di Sampang itu karena ada unsur kepentingan politik kekuasaan, maka dari awal mencalonkan diri di Pilkada 2019 lalu pihaknya tidak pernah ambisius untuk menang dan menjadi bupati.
“Perbup itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Tapi ada mekanisme dan proses yang dijalani. Kami juga sudah melakukan konsultasi-konsultasi. Mulai dari lingkup daerah, Pemprov Jatim, Biro Hukum, DPRD Provinsi, hingga tingkat nasional yaitu Kementerian Dalam Negeri. Setelah dinyatakan sesuai maka dibentuklah Perbup itu,” paparnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya ingin mengajak kepada semua peserta sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Perbup Nomor 27 Tahun 2021 itu dibuat berdasarkan amanat dan regulasi yang ada. Bukan sesuai kemauan Bupati maupun untuk kepentingan politik.
“Mari kita satukan persepsi dan satu frekuensi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sampang agar lebih baik dan maju kedepannya, karena Sampang milik kita bersama,” tuturnya.
Siap untuk sama sama maju