Ini Alasan Bupati Sampang Menunda Pilkades Serentak ke 2025

SOSIALISASI
Saat berlangsungnya acara sosialisasi Perbub oleh Pemkap Sampang, (Doc. For Madurapers.com)

SampangPemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melakukan sosialisasi Perbup Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Kades). Kegiatan tersebut bertempat di gedung PKP-RI Trunojoyo, Sampang, Rabu (10/11/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati (Wabup) H. Abdullah Hidayat, Ketua DPRD Fadol, Sekertaris Daerah (Sekda) Yuliadi Setiawan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kabupaten Sampang.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga mendatangkan empat orang narasumber dari akademisi yang berasal dari sejumlah Universitas atau Perguruan Tinggi di Madura. Yakni, dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Politeknik Negara Madura (Poltera), Universitas Madura (Unera) dan Kabid Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, mengungkapkan bahwa Perbup Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa tidak serta merta dibuat tanpa ada regulasi yang mendasari di atasnya. Mulai dari Peraturan daerah (Perda), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) hingga Peraturan Pemerintah (PP) dan seterusnya.

BACA JUGA:  Kepala Staf Kepresidenan RI Lakukan Kunker ke Kabupaten Sampang, Ini Agendanya

“Prosesnya panjang dan lama sekali. Ada memang sebagian kecil rumor di luaran sana yang mengatakan bahwa Bupati otoriter, inilah itulah dan semacamnya. Sekali lagi kami tegaskan itu semua tidak benar,” tegas Bupati, Rabu, (10/11/2021).

Menurutnya, Pemkab tidak semena-mena dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jalannya roda kepemerintahan. Pihaknya mengaku, jika dalam penundaan Pilkades di Sampang itu karena ada unsur kepentingan politik kekuasaan, maka Dari awal mencalonkan diri di Pilkada 2019 lalu pihaknya tidak pernah ambisius untuk menang dan menjadi bupati.

“Perbup itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Tapi ada mekanisme dan proses yang dijalani. Kami juga sudah melakukan konsultasi-konsultasi. Mulai dari lingkup daerah, Pemprov Jatim, Biro Hukum, DPRD Provinsi, hingga tingkat nasional yaitu Kementerian Dalam Negeri. Setelah dinyatakan sesuai maka dibentuklah Perbup itu,” paparnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya ingin mengajak kepada semua peserta sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Perbup Nomor 27 Tahun 2021 itu dibuat berdasarkan amanat dan regulasi yang ada. Bukan sesuai kemauan Bupati maupun untuk kepentingan politik.

BACA JUGA:  Peringati Usia yang Ke 100 Tahun, Warga PSHT Cabang Sampang Gelar Donor Darah Masal Di Puskesmas Banyuates

“Mari kita satukan persepsi dan satu frekuensi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sampang agar lebih baik dan maju kedepannya, karena Sampang milik kita bersama,” tuturnya.

 

Penulis: Abd. Rosyid
Editor: Ady

Respon (1)

Tinggalkan Balasan