Masyarakat desa kini mulai merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan pada institusi Pemkab Sampang. Ketika kepastian hukum dihancurkan, maka stabilitas sosial ikut goyah.
Wacana keputusan ini juga menunjukkan lemahnya komitmen Pemkab Sampang dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan sendiri. Sebuah pemerintahan daerah yang inkonsisten hanya akan menciptakan kekacauan saja.
Aktivis-aktivis desa lainnya menyebut penundaan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap asas keadilan dan pemerataan. “Ini bukan sekadar keputusan teknis, ini penghancuran terhadap bangunan demokrasi desa,” ungkap salah satu aktivis yang tak mau disebutkan namanya.
Varies menyerukan agar masyarakat bersuara dan menolak kebijakan ini secara terbuka. “Kalau kita diam, maka penindasan akan jadi kebiasaan,” katanya penuh semangat.
Penundaan Pilkades Sampang menciptakan ruang vakum kekuasaan di tingkat desa, yang rawan disalahgunakan. Tanpa pemimpin definitif, layanan publik dan pembangunan desa akan terganggu.
Pemkab Sampang harus menjelaskan secara terbuka dan lagis alasan rencana penundaan tersebut dan mencabut kebijakan yang melanggar akal sehat ini. Rakyat sudah muak dengan kepemimpinan yang tidak bisa dipegang kata-katanya.