Zubedy Koteng dari Unicef mengatakan, pesantren ramah anak bukan sekedar program kampanye anti kekerasan terhadap anak.
Lebih dari itu sebagai upaya peningkatan kapasitas pendidik, pengelola pesantren, santri, serta mendorong agar pesantren lebih meningkatkan mutunya.
Penyelengggara program tersebut, kata Zubedy, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan, pemerintah, serta pesantren itu sendiri.
Bahkan peran pesantren, kata Zubedy harus memperhatikan kualitas pelayanan dan sarana prasarananya, agar tercipta pesantren yang nyaman untuk tumbuh kembangnya anak dengan pola asuh anak yang lebih menyenangkan.
“Jadi program ini betul-betul upaya pesantren dalam membuat formulasi agar punya standar penyelenggaraan pesantren yang sesuai dengan tuntunan norma agama dan Konvensi Hak Anak serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak,” katanya.
Perwakilan pesantren dan aktivis perempuan dan anak juga ikut dalam kegiatan rapat tersebut, selain Kemenag dan Unicef.
Sementara itu beberapa hari sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati dari Fraksi PDI-P juga sempat menyinggung perihal tersebut.
Seruan itu ia sampaikan saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/1/2023).
Ia menyerukan agar Kemenag membuat regulasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan agama, Kamis (2/2/2023).