Ia mengapresiasi penyegelan lokasi proyek oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) namun menyayangkan lambannya tindakan tersebut, yang baru dilakukan setelah kasus ini viral di media.
Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Pusat dan Daerah segera menyelidiki legalitas perizinan, studi AMDAL, serta dokumen RKL dan RPL terkait proyek ini secara menyeluruh.
Irham juga menyoroti dampak ekologis yang timbul, termasuk perubahan pola sedimentasi dan potensi kerusakan ekosistem pesisir akibat proyek ini, yang memerlukan penanganan segera.
Sebagai solusi mitigasi, Komisi IV mendorong upaya penanaman mangrove di sekitar kawasan dermaga untuk mengurangi dampak abrasi dan mendukung keseimbangan ekosistem.
Penegakan hukum yang tuntas dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan kepercayaan publik terjaga dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terdampak oleh proyek ini.