Raker juga membahas hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 terhadap Kementerian PUPR. Kementerian meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian meski ditemukan 26 temuan dan 96 rekomendasi.
Komisi V menyoroti perlunya langkah preventif mencegah temuan berulang. Komisi juga mendorong sinergi lintas kementerian dalam isu strategis seperti ketahanan pangan dan rehabilitasi pasca-bencana.
Mereka juga membahas penanganan truk ODOL yang membebani pembiayaan jalan nasional hingga Rp40 triliun per tahun. Komisi meminta penguatan pengawasan dan prosedur tender proyek.
Perluasan program padat karya juga menjadi perhatian karena berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Komisi mendesak kejelasan status dana tambahan sebelum pembahasan lanjutan dilakukan.
“Kami tidak akan menyetujui atau menandatangani apapun sebelum ada kejelasan resmi. Kami butuh kepastian agar proses pengawasan dan legislasi bisa berjalan efektif,” pungkas Lasarus.
Raker menyimpulkan bahwa pembahasan anggaran Kementerian PUPR akan dijadwalkan ulang. Kementerian wajib menyerahkan dokumen lengkap dan resmi terkait pagu anggaran 2025.