Hakim merekomendasikan langkah strategis seperti go public untuk memperkuat permodalan dan daya saing perusahaan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dianggap vital untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BUMD.
Monitoring dan evaluasi secara berkala juga disarankan untuk memastikan kinerja perusahaan tetap sesuai dengan tujuan. Pemerintah daerah diharapkan menyelaraskan fungsi pengawasan untuk mengoptimalkan pencapaian target perusahaan.
Meskipun ada klaim positif dari pemerintah daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ekspektasi publik masih belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.
Dengan perbaikan tata kelola yang lebih baik, BUMD diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Abdul Hakim berpendapat bahwa BUMD di Bangkalan harus segera mereformasi tata kelolanya dengan mengadopsi model pengelolaan berbasis good corporate governance. Secara empirik, studi dari World Bank (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan hingga 25 persen.
Secara teori, pendekatan ini selaras dengan konsep stakeholder theory, yang menekankan bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada manfaatnya bagi semua pihak terkait. Hakim juga merekomendasikan pelatihan manajemen berbasis kompetensi dan penguatan kolaborasi dengan sektor swasta sebagai solusi konkret.
