Pemuda yang mengaku sebagai aktivis sosial ini, mengaku bahwa telah beberapa kali melakukan pengawalan. Namun hal itu tidak juga membuahkan hasil, sebab menurutnya Pemkab Sumenep tidak serius untuk mengoperasikan listrik di Kepulauan Gili Raja.
“Sudah beberapa kali pemuda dan warga Gili Raja melakukan audiensi, bahkan demonstrasi ke Pemkab Sumenep, dan hasilnya terkahir dijanjikan Bulan Ramadan kemarin akan beroperasi. Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan,” ucapnya.
Dirinya berharap pengawalan yang dilakukan itu mendapat dorongan dari seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di pulau Gili Raja, agar janji Pemkab Sumenep terkait pengoperasian listrik itu segera terealisasi.
“Ini tugas kita bersama, baik pemuda dan Pemerintah Desa di Gili Raja untuk terus mengawal, untuk kenyamanan bersama. Semoga listrik di Gili Raja tidak hanya sekadar wacana dan janji politis,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan bahwa tugasnya cuma melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk pengoperasian adalah tugas tugas Pemda yang membidangi administrasi untuk mengurus perijinan.
“Tugas kita sudah terealisasi, selanjutnya tinggal MoU,” jelasnya.
Berbeda saat awak media madurapers.com melakukan klarifikasi pada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi mengungkapkan, bahwa yang tau secara detail teknik operasionalnya adalah DPMD.
“Kalau dokumen MoU-nya memang dari kita, tapi kalau untuk teknis operasionalnya, mereka yang tau detail,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku bahwa surat pengajuan MoU dari DPMD Kabupaten Sumenep, baru masuk kemarin lusa.
“Suratnya baru kemarin lusa masuk ke saya, karena rapat tim juga baru selesai. Kita suruh kaji dulu ke bagian hukum,” jelasnya.
“Sejak kemarin kita sudah beberapa kali menyampaikan ke pihak PLN tapi selalu ada yang kurang dari DPMD, sebab yang tau teknisnya adalah mereka,” pungkas Edy Rasyadi, pada media ini.