Listrik Tidak Beroperasi di Gili Raja, Pemkab Sumenep Saling Todong

Ilustrasi pemasangan kabel listrik. (Istimewa).

Sumenep – Penyaluran listrik di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gliligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum juga terealisasi hingga saat ini. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah menjanjikan, listrik akan dioperasikan akhir tahun 2019.

Namun pada nyatanya, hal itu masih terus ditunda, hingga terakhir Pemkab Sumenep menjanjikan pengoperasian pada Bulan Puasa, alias Bulan Mei 2021.

Tidak adanya tanda-tanda pengoperasian listrik di Pulai Gili Raja, membuat masyarakat setempat penuh dengan pertanyaan. Bahkan pihaknya juga menilai pemerintah ingkar janji terkait kesejahteraan masyarakat yang pernah disampaikan.

Bukhari Muslim, pemuda asal Desa Banmaling, Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, mengungkapkan bahwa sampai sekarang masyarakat masih menggunakan listrik milik swasta yang terbilang biayanya sangat mahal.

“Untuk saat ini listrik di Gili Raja, masih menggunakan genset swasta, ada yang meggunakan tenaga surya, dan ada juga yang masih menggunakan damar, karena tidak punya biaya untuk membayar tagihan listrik,” ungkapnya, Rabu (28/07/2021).

Keluhan yang disampaikan masyarakat memang sebanding dengan kenyataan yang terjadi. Menurut Bukhari, biaya listrik milik swasta itu dihitung setiap malam Rp 2.000 untuk lampu per unit, dan televisi Rp 2.500.

BACA JUGA:  Ichsan Suadi Minta Kurator Pailit PT CGA Diganti dan Pembatalan Aset Lelang

“Listrik yang ada saat ini masi menggunakan milik swasta yang tagihannya terbilang cukup mahal tiap bulannya,” tambahnya.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menggagas jalur listrik di kepulauan ini sejak tahun 2014, hanya saja sampai sekarang belum juga beroperasi.

“Sejak tahun 2014, listrik di Gili Raja digagas, dan sampai saat ini masi belum ada kejelasan. Entah masih terhambat apa untuk beroperasi, yang saya lihat hanya janji, dan janji terakhir kemarin pada saat Bulan Puasa,” ujar Bukhari.

Dirinya sangat menyayangkan perhatian pemerintah yang seolah menutup mata dan telinga. Harusnya pihak Pemkab Sumenep menyadari bahwa perkembangan ekonomi dan pendidikan di Pulau Gili Raja sangat membutuhkan aliran listrik.

“Saya sebagai orang Gili Raja yang hidup di pulau, tentu sangat bergantung pada listrik. Karena perkembangan ekonomi, dan pendidikan yang saat ini telah beralih pada digitalisasi sangat membutuhkan aliran listrik yang maksimal, untuk menunjang keduanya. Itu yang paling pokok menurut saya,” jelasnya.

Pemuda yang mengaku sebagai aktivis sosial ini, mengaku bahwa telah beberapa kali melakukan pengawalan. Namun hal itu tidak juga membuahkan hasil, sebab menurutnya Pemkab Sumenep tidak serius untuk mengoperasikan listrik di Kepulauan Gili Raja.

BACA JUGA:  Bermodal Uang Pinjaman, Pemuda Asal Sumenep Sukses Jual Jamu Ternak di Shopee

“Sudah beberapa kali pemuda dan warga Gili Raja melakukan audiensi, bahkan demonstrasi ke Pemkab Sumenep, dan hasilnya terkahir dijanjikan Bulan Ramadan kemarin akan beroperasi. Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan,” ucapnya.

Dirinya berharap pengawalan yang dilakukan itu mendapat dorongan dari seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di pulau Gili Raja, agar janji Pemkab Sumenep terkait pengoperasian listrik itu segera terealisasi.

“Ini tugas kita bersama, baik pemuda dan Pemerintah Desa di Gili Raja untuk terus mengawal, untuk kenyamanan bersama. Semoga listrik di Gili Raja tidak hanya sekadar wacana dan janji politis,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan bahwa tugasnya cuma melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk pengoperasian adalah tugas tugas Pemda yang membidangi administrasi untuk mengurus perijinan.

“Tugas kita sudah terealisasi, selanjutnya tinggal MoU,” jelasnya.

Berbeda saat awak media madurapers.com melakukan klarifikasi pada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi mengungkapkan, bahwa yang tau secara detail teknik operasionalnya adalah DPMD.

BACA JUGA:  Dinas Perikanan Imbau Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

“Kalau dokumen MoU-nya memang dari kita, tapi kalau untuk teknis operasionalnya, mereka yang tau detail,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku bahwa surat pengajuan MoU dari DPMD Kabupaten Sumenep, baru masuk kemarin lusa.

“Suratnya baru kemarin lusa masuk ke saya, karena rapat tim juga baru selesai. Kita suruh kaji dulu ke bagian hukum,” jelasnya.

“Sejak kemarin kita sudah beberapa kali menyampaikan ke pihak PLN tapi selalu ada yang kurang dari DPMD, sebab yang tau teknisnya adalah mereka,” pungkas Edy Rasyadi, pada media ini.

 

Tinggalkan Balasan