“Kontroversi lingkungan bisa membuat investor ragu dan merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan,” jelas Prof Rossanto. Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan izin tambang sebagai titik lemah utama.
Menurutnya, pembangunan berbasis sumber daya alam harus disertai keseimbangan antara eksploitasi dan keberlanjutan. Hilirisasi bisa menjadi solusi jika disertai tata kelola lingkungan yang ketat dan konsisten.
Ia menegaskan bahwa strategi pembangunan yang abai terhadap lingkungan akan berdampak buruk bagi masa depan ekonomi dan sosial daerah. “Kalau lingkungan rusak, wisatawan hilang, nelayan kehilangan mata pencaharian, dan generasi mendatang hanya mewarisi kerugian,” tuturnya.
Polemik tambang nikel di Raja Ampat mencerminkan tantangan besar dalam merancang kebijakan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah dihadapkan pada pilihan strategis antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan jangka panjang.