Anggota legislatif daerah dari Dapil Jatim XIV (Madura) itu berharap, pelantikan pejabat definitif bukan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban.
Menurutnya, penempatan pejabat harus yang berkualitas, sesuai amanat reformasi birokrasi, jangan sampai pelayanan terhadap rakyat dikesampingkan.
“Jangan terkesan pelantikan kepala OPD hanya menggugurkan kewajiban, tapi Pemprov melupakan pelayanan rakyat,” tegas Azis.
Ia juga menyampaikan, pihaknya telah menyusun Raperda soal perubahan RPJMD untuk menata langkah strategis membangun Jawa Timur pasca pandemi.
“Kebetulan setelah ini kami juga menyusun Raperda soal perubahan RPJMD yang bisa menata langkah strategis membangun Jawa Timur pasca pandemi,” pungkas Azis.