“Kalau nanti 15 September belum selesai juga maka bisa kita ganti kepalanya. Itu komitmen saya mas,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua umum HMI Cabang Bangkalan menegaskan, apabila pada tanggal yang sudah diungkapkan oleh Kepala BPN Jatim, sertifikat yang mangkrak dimeja BPN kabupaten Bangkalan belum juga selesai sesuai kesepakatan bersama. Maka ia meminta kepada Kepala BPN Kanwil Jatim tidak hanya mengganti kepala BPN, melainkan BPN Jatim harus merotasi seluruh pegawai di BPN Bangkalan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak dilandasi dasar undang-undang.
“Jika semua sertifikat tanah yang mangkrak itu juga tidak selesai sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, kami minta bukan hanya Kepalanya yang diganti, tapi semua pegawai disana juga harus diganti yang agar tidak terjadi hal-hal yang serupa,” tegasnya.
“Kami tegaskan kembali pada tanggal 15 September mendatang tidak ada hasil yang konkret, maka jangan salahkan kami HMI akan kembali menagih janji kepada kepada BPN Jatim,” pungkasnya
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur menyepakati.
Forum audensi diakhiri dengan penyerahan berkas advokasi dan tuntutan oleh M. Mukaffi PJ Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan kepada Kepala KANWIL ATR/BPN JATIM.
