Oleh karena itu, Menko PMK mengharapkan dalam hal pengembangan riset di daerah bisa dibangun passion oleh pemangku kepentingan daerah.
Dengan adanya passion, maka pengambilan kebijakan dan keputusan bisa dikombinasikan dengan hasil riset.
“Pemerintah daerah dalam mengambil keputusan kalau berbasis riset, research based policy, InsyaAllah tingkat presisinya tingkat kemujarabannya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah akan lebih nendang dari pada dengan intuisi saja,” ungkapnya.
Mengacu UU No. 11 Tahun 2020 tersebut, Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU.
BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.
Berdasarkan data nasional tahun 2022, dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 3 provinsi atau (8,8 persen) yang telah membentuk BRIDA. Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, pada tingkat Kabupaten/ Kota yang berjumlah 514, belum ada BRIDA yang terbentuk.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mendorong kepala daerah di Indonesia segera membentuk BRIDA.
Hal itu penting agar potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan. Riset dan inovasi perlu mendapat dukungan lebih serius di Indonesia.
