Tangerang — Kategori desa di Indonesia kian mengerucut. Data terbaru…
PAN dan PPP Desak Pemkab Sampang Siapkan Dana Cadangan Pilkades 2026 Sejak Awal
Sampang – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan…
Pemerintahan
Bupati Pamekasan Perpanjang Masa Jabatan 11 Kepala Desa Hingga 2027
Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, secara resmi memperpanjang masa jabatan 11 kepala desa di wilayah Kabupaten Pamekasan hingga tahun 2027.
Arif Firmanto Masuk Bursa Calon Sekda Sumenep 2025, Siap Jalani Seleksi Resmi
Nama Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, kian santer disebut sebagai calon kuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Indonesia tahun 2025.
Komisi XI DPR Sepakati Laporan Keuangan Kemenkeu Tahun 2024
Komisi XI DPR RI menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hal itu saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (22/07/2025).
Kinerja Positif Kemenkeu 2024 Tegaskan Tata Kelola Fiskal Semakin Efektif
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan kinerja fiskal yang positif sepanjang tahun 2024, mencerminkan pengelolaan anggaran negara yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan informasi Kemenkeu yang disampaikan Menkeu, Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, sejumlah indikator utama menunjukkan hasil yang menggembirakan, Selasa (22/07/2025).
Serapan PAD Bangkalan Masih Minim di Awal Triwulan III 2025
Serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan hingga awal Triwulan III-2025 atau pertengahan Juli 2025 belum menunjukkan performa optimal. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (16/07/2025), mencatat bahwa realisasi PAD baru mencapai separuh dari total target anggaran tahun ini, Kamis (17/08/2025).
Banggar DPR RI Bentuk Dua Panja untuk Bahas Pertanggungjawaban APBN 2024
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI membentuk dua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan pejabat terkait.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.