Ia melihat momentum ini dapat dipakai parpol untuk membangun ulang citra dan merawat kepercayaan masyarakat. Strategi komunikasi politik yang berkelanjutan akan lebih efektif daripada hanya muncul lima tahunan menjelang pemilu.
“Dengan skema ini, mesin partai akan terus berjalan. Dulu partai mati suri selama lima tahun. Sekarang, mereka harus terus aktif. Menurut saya, model ini lebih sehat untuk demokrasi,” tuturnya.
Ridho menegaskan bahwa setiap perubahan besar pasti membawa konsekuensi yang tidak mudah. Penolakan dari DPR terhadap skema pemisahan ini menjadi tantangan dalam proses konsolidasi demokrasi ke depan.
“Konsekuensinya tentu mahal, dan tidak semua pihak akan merasa puas. Tapi menurut saya, pemisahan pemilu ini adalah salah satu cara untuk membuat demokrasi kita lebih terkonsolidasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya revisi UU Pemilu agar tidak terjadi sentralisasi keputusan calon kepala daerah di tangan elit partai. Revisi regulasi mengenai kekosongan kursi DPRD akibat pemisahan jadwal pemilu juga perlu segera dibahas.