Breaking News
Aplikasi E-Pindah Resmi Dirilis, DKPP Sumenep Dorong Layanan Penyuluhan Tanpa Ribet Raih Penghargaan Bergengsi, RSUD Sumenep Jadi Contoh Rumah Sakit Digital di Jatim G20 Sepakati Perkuat Kerja Sama Global untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Nilai Tukar Rupiah Menguat Tipis di Tengah Fluktuasi Global Ketua DPRD Sumenep Apresiasi Komitmen PLN Hadirkan Listrik hingga Pelosok
Beranda Politik PKS Terima SK Kepengurusan Baru, Tegaskan Semangat Baru Hadapi Agenda Nasional
Politik  

PKS Terima SK Kepengurusan Baru, Tegaskan Semangat Baru Hadapi Agenda Nasional

Madurapers
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas. (Sumber foto: PKS, 2025)

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menerima secara resmi Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum terkait perubahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Jakarta, Jumat (20/06/2025) kemarin. Informasi ini disampaikan DPTP PKS melalui situs resminya pada Sabtu (21/06/2025).

Kementerian Hukum menerbitkan SK tersebut setelah proses administratif dan verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Perubahan ini menjadi langkah strategis PKS dalam mengonsolidasikan organisasi menyongsong agenda nasional.

Berikutnya
Laman: 1 2 3 4

Baca Juga

Ketua DPR Tetapkan Tindaklanjuti Revisi RUU Pemilu Melalui Komisi II DPR
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dinilai Bisa Untungkan Parpol, Asalkan Siap Hadapi Konsekuensi
Doli: MK Telah Melampaui Batas Konstitusionalnya
Linguistik Hukum Singkap Ambiguitas Putusan MK Soal Pemilu 2029

Rekomendasi untuk kamu

Ketua DPR Tetapkan Tindaklanjuti Revisi RUU Pemilu Melalui Komisi II DPR

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu akan dilanjutkan oleh Komisi II DPR. Ia memastikan proses tersebut mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dinilai Bisa Untungkan Parpol, Asalkan Siap Hadapi Konsekuensi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal terus menuai polemik di berbagai kalangan. Mengutip situs resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), salah satu akademisi UMY menilai dampak keputusan MK tersebut terhadap partai politik (parpol).

Doli: MK Telah Melampaui Batas Konstitusionalnya

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan kritik keras terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang ia nilai telah melampaui batas kewenangannya. Mengutip Parlementaria, Doli menyebut MK sudah bertindak sebagai pembentuk undang-undang ketiga di luar DPR dan pemerintah, Selasa (08/07/2025).

Linguistik Hukum Singkap Ambiguitas Putusan MK Soal Pemilu 2029

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 menuai pro-kontra publik Indonesia. Meskipun secara yuridis sah, putusan ini menyimpan potensi ketidakkonsistenan secara bahasa hukum.

Dorong Sidang Istimewa, Nurdin Halid: MK Langgar Kewenangan, Pemilu Harus Kembali ke UUD 1945 Asli

Anggota DPR RI, Nurdin Halid, mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Mengutip dari rilis berita Fraksi Partai Golkar DPR RI, Nurdin Halid menilai MK telah melampaui kewenangannya dalam merumuskan pengaturan teknis pemilu. Ia menyebut lembaga yudikatif telah memasuki ranah legislatif sebagai pembuat undang-undang.

MK Dinilai Berubah Jadi Lembaga Pembentuk UU Ketiga, Perlu Rekayasa Konstitusi

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan soal Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Ia menilai MK kini mulai bertransformasi menjadi lembaga pembentuk UU ketiga setelah Presiden dan DPR.