Jakarta – Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pemerintah ditolak dan dikritik banyak kalangan, Jumat (6/1/2023).
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto dalam akun resmi Twitter Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai bahwa pemerintah bersifat otoriter karena tidak melaksanakan perintah MK.
Nampak sekali pemerintahan anti kritik dan cenderung menggunakan otot. Padahal jelas, dalam mengatur pemerintahan harus sesuai konstitusi.
“Keputusan MK memiliki kekuatan hukum, tidak seharusnya menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Terlihat pemerintah otoriter dan melaksanakan perintah MK, malah melakukan pembangkangan. Nampak sekali pemerintah anti kritik dan cenderung menggunakan otot, padahal jelas dalam mengatur pemerintahan harus sesuai dengan perintah konstitusi, “ungkap Bambang Purwanto.
Sinergis dengan Bambang Purwanto, Fraksi PKS DPR RI juga mengkritik keras dikeluarkannya perppu tersebut. Dalam akun resmi fraksi tersebut menyebutkan. Bahwa Perppu Cipta Kerja adalah ancaman bagi demokrasi Indonesia.