Mengapa? Karena Pemerintah telah mengambil jalan pintas untuk menerbitkan sebuah aturan, tanpa musyawarah, konsultasi publik, dan pembahasan di parlemen, serta mengabaikan perintah MK dalam putusan terkait UU Cipta Kerja.
Toriq Hidayat anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS mengatakan dalam akun resmi twitter Fraksi PKS DPR RI bahwa menerbitkan Perppu saat kondisi anggota DPR sedang reses menunjukkan upaya tersebut tidak didasari itikad baik dan rawan penyalahgunaan wewenang Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak maka Perppu tersebut harus dicabut.
Netty Prasetyyani, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKS DPR RI mengatakan dalam akun resmi Fraksi PKS, “ini berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia, karena MK itu pemegang kekuasaan yudikatif. Kalau lembaga yudikatif tidak lagi dihormati maka sistem demokrasi yang sudah kita bangun puluhan tahun bisa kacau.
Tak jauh berbeda dengan respon para politisi, Jimly Asshiddiqie, guru besar Fakultas Hukum UI, mengatakan bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja jelas melanggar prinsip negara hukum, tapi dicari-carikan alasan pembenarannya. Sampai-sampai peranan MK dan DPR diabaikan. Alih-alih mencerminkan rule of law yang baik, hal tersebut malah menjadi contoh rule by law yang kasar dan sombong.